CURHAT PRESIDEN SOEHARTO SETELAH TUNDUK DENGAN IMF

Setelah penandatangan MOU antara IMF dengan Presiden Soeharto di kediamannya di Cendana, Pak Harto mengumpulkan para wartawan di ruangan yang biasanya tempat keluarga besar berkumpul. Ini di luar kebiasaan Pak Harto. Pak Harto sepertinya ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa kepada wartawan. ‘Curhat’ ini adalah hal yang akan mempengaruhi perjalanan Indonesia berikutnya. Generasi selanjutnya akan bisa ‘melihat’ apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana sebenarnya IMF dan Soeharto saat itu.

 Berikut ini curhat Presiden Soeharto secara lengkap;

 "Hari ini saya tandatangani surat dari Direktur Pelaksana IMF mengenai memorandum pelaksanaan kebijaksanaan di bidang ekonomi dan moneter yang akan dilakukan oleh Indonesia dengan bantuan IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB). Ada 50 butir isi memorandum tersebut. Satu per satu tidak perlu saya singgung, tetapi pada garis besarnya di bidang apa reformasi itu harus dilakukan maupun akan dilakukan dalam waktu singkat.

 Pertama, RAPBN yang telah saya sampaikan kepada DPR. Saya menyatakan, RAPBN itu belum final, karena masih akan dibahas dengan DPR. Bahkan, kalau memang terjadi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, DPR bisa menolak RAPBN. Dan kalau menolak, baik pemerintah maupun saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, sesuai dengan konstitusi, kecuali kembali pada UU APBN tahun lampau.

 Kemudian dinilai tidak hanya oleh IMF, tetapi juga dunia pada umumnya bahwa RAPBN yang diajukan kepada DPR itu tidak menunjukkan keprihatinan Indonesia, bahkan merupakan RAPBN yang sedikit ambisius. Saya terima penilaian itu. Masalahnya, ukuran dari dunla itu lain dengan kita. Perbedaan itu, antara lain, soal pertumbuhan yang saya cantumkan dalam RAPBN 4%, namun pandangan dunia barangkali lebih baik rendah, yaitu 0%.

 Kemudian inflasi saya cantumkan 9%, tetapi dunia menilai yang tepat barangkali 20%. Kurs dolar terhadap rupiah yang saya cantumkan dalam RAPBN Rp 4.000, tetapi dari pandangan di luar akan lebih baik Rp 5.000. Di samping itu, yang tadinya memberikan saran sebaiknya bisa memiliki tabungan surplus APBN 1% dari GDP, setelah melihat keseluruhannya, tidak perlu dikejar tetapi lebih baik mengalami defisit anggaran.

 Sedangkan mengenai subsidi masih dicantumkan Rp 10 trilyun untuk minyak (BBM). Namun, subsidi itu suatu waktu harus dicabut. Ini berarti akan ada kenaikan harga BBM. Maka untuk menyehatkan ekonomi, sebaiknya subsidi itu dihilangkan sehingga bisa untuk membiayai proyek-proyek yang sungat penting. Kita memang sudah mengira dan sudah memperhitungkan subsidi ini harus dihapus. Kalau tidak, maka rakyat akan mebeli bahan bakar dengan mudah dan akan boros.

 Sementara itu, pemerintah sudah menyiapkan alternatif lain, yaitu briket batu bara yang lebih murah dan tersedia. Kalau kita tetap mempertahankan RAPBN dengan subsidi, tentu harga BBM di Indonesia leblh murah dibanding dengan harga di negara tetangga. Ini akan bisa diselundupkan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan. Dengan dasar pertimbangan itu, apa lagi dengan keadaan seperti ini, maka subsidi memang sudah direncanakan untuk dihilangkan.

 Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara IMF dan Indonesia soal subsidi di RAPBN. Hanya masalahnya adalah timing-nya kapan. Karena saat ini kita menghadapi keadaan yang sulit juga saat-saat di mana rakyat Indonesia memerlukan perhatian pengeluaran kebutuhan hidup, apakah waktu Natal, Tahun Baru, Puasa, Lebaran. Ini tentu menjadikan satu pertimbangan sendiri. Sebab, konsekuensinya akan ada kenaikan biaya transpor, juga kenaikan listrik. Pemerintah memperhatikan dan keadaan ini sebenarnya untuk kepentingan rakyat.

 Lantas yang kedua mengenai perbankan, memang lemah dan kita sedang memperbaiki, mulai dari bank sentral sampai bank pemerintah dan bank swasta. Kita ingin menyehatkan bank-bank pemerintah dengan mengadakan merger sehingga ada tiga bank nanti. Yang pertama adalah BNI tidak ada perubahan, BRI juga tidak ada perubahan. Kemudian empat bank ialah Exlm, BDN, Bapindo, BBD. Itu di-merger-kan supaya cepat pulih.

 Sedangkan BTN tidak digabungkan karena merupakan satu sendiri di bawah BNI, anak perusahaan BNI. Sebab BTN punya tugas khusus untuk memberikan KPR (kredit pemilikan rumah) untuk RS (rumah sederhana) dan RSS (rumah sangat sederhana). Kemudian ada PT sebagai penjual jasa yang akan membantu bank-bank yang merger tadi untuk menyelesaikan utang-utang macet dari bank-bank tersebut. Diharapkan bank swasta pun melakukan merger dan telah diambil suatu langkah agar supaya tidak ada lagi likuidasi, akan tetapi mereka harus betul-betul memenuhi persyaratan sebagai bank.

 Ada satu haI yang prinsipil dari perbankan. Kita masih menganut tight money policy, tapi kita juga harus memperhatikan akan kebutuhan likuiditas bank, khususnya bank-bank yang melayani perusahaan kecil, rnenengah, dan koperasi serta perusahaan eksportir. Ini dengan sendirinya rnembutuhkan dana. Karena itu, dalam waktu singkat, kalau tidak salah ADB atau Bank Dunia akan menyalurkan USD 1 miliar, yang kemudian diserahkan kepada BI dan dananya untuk membeli rupiah. Dengan sendirinya rupiah nanti akan digunakan sebagai modal bank-bank yang ditugasi untuk memperlancar kredit pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Kalau perlu, diberi bunga yang lebih ringan dengan subsidi bank sentral.

 Yang juga diperhatikan supaya kepercayaan masyarakat pulih, maka deposan-deposan agar ada jaminan, terutamaa deposan kecil. Agar kalau nanti banknya collaps, uangnya aman. Supaya nasabah terjamin, kalau perlu diadakan asuransi deposito, sehingga kalau depositonya menghadapi kesulitan, maka asuransi itulah yang akan membayarnya. Mudah-mudahan ini akan menaikkan kepercayaan rakyat untuk menyimpan uangnya, daripada digunakan membeli dolar, disimpan di bawah bantal, atau dibawa ke Singapura.

Kemudian, dalam rangka liberalisasi perdagangan, monopoli harus dihapus. Gula, tepung terigu, kedelai, yang tadinya ditugaskan Bulog untuk mengendalikan harga, dibebaskan. Tinggal beras yang tetap di Bulog. Ini untuk melindungi rakyat sebagai produsen dan kansumen. Termasuk BPPC yang sebenarnya bukan monopoli tapI membantu KUD-KUD dalam rangka menguasai stok.

 Mengenai pemberhentian proyek, yang belum dikerjakan sebetulnya masih banyak. Apalagi proyek yang sudah dilaksanakan tapi belum ada dananya, dengan sendirinya mudah untuk ditangguhkan, termasuk proyek listrik di Tanjung Jati A, B, dan C.

 Soal mobil nasional (mobnas) akhirnya keseluruhannya tetap dilanjutkan, hanya segala fasilitas, baik mengenai pajak maupun bea masuk dan kemudahan kredit, tidak diberi lagi. Artinya, sama dengan mobil-mobil lainnya. Karena itu, ditegaskan, apa pun yang menjadi keputusan WTO, Indonesia harus menerima dan melaksanakan semuanya itu.

 Mengenai Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), saya jelaskan, Indonesia membangun industri pesawat terbang, karena sebagal negara kepulauan maka membutuhkan angkutan. Karena itu, harus melepaskan ketergantungan. Pesawat terbang yang diperlukan di sini bukan pesawat terbang yang berbadan lebar, cukup yang sedang, medium, dan lebih kecil, bisa mendarat di pulau-pulau. Dan ternyata IPTN telah mempunyai beberapa program, diantaranya program CASA dengan assembling, sudah dihapuskan, dan yang kedua adalah program CN-235.

Proyek CN 2130 kebanggaan Indonesia terpaksa harus berhenti atas permintaan IMF.

Ternyata itu dapat pasaran. Jadi, CN-235 itu banyak negara yang membeli, Emirat Arab, Thailand, lewat counter purchase dengan ketan, yang dulu dapat kritik. Wong teknologi canggih kok ditukarkan dengan beras ketan. Sebetulnya bukan ketannya, tapi dolarnya, yang kita gunakan untuk mengikat supaya bisa membayar pesawat tersebut.

 Malaysia dan Brunei telah menggunakan. Bahkan sekarang sedang menghadapi tender Australia untuk kebutuhan pangkalan bersenjatanya. Jadi, sudah menjadi suatu kenyataan, proyek tersebut telah berjalan, bisa mendukung ekspor. Ekspor pesawat terbang menghasiIkan devisa. Satu pesawat terbang harganya sekitar USD 8,5 juta. Setidaknya sepertiga dari devisa akan nongkrong di lndonesla, karena yang dua pertiga untuk bahan-bahan mesin.

 Kemudian Proyek N-250. Kita bangga bisa terbang, bisa ikut pula pameran dirgantara di Prancis. Pesawat tersebut saat tender di Amerika telah menyisihkan delapan saingannya, dan sekarang ini pula memperoleh pesanan dari satu perusahaan penerbangan di Amerika untuk digunakan rnengirim pos dari kota ke kota. Mereka pesan 150 buah N-250, Jadi, ini sudah kenyataan, dan kalau kemudian di-cancel, wong sudah menjadi kenyataan kok kemudian di-cancel. Apalagi ekspor satu pesawat terbang itu sama dengan ekspor 3.000 kendaraan. Karena itulah apa yang telah kita capai bukan mubazir, justru membuktikan bahwa IPTN telah mengekspor. Hanya sekarang mengenai proyek terakhir, ialah proyek N-2130. Kita memasuki pesawat jet yang didesain, dan ini memang sejak semula demi kebanggaan negara dan bangsa. Sudah kita putuskan, mari rakyat gotong royong untuk membeli, dan kalau memang butuh modaI USD 2 miliar, maka dengan penduduk 200 juta kan hanya USD 10 per orang. Oleh karena itu, diurus oleh PT sendiri. Kalau rakyat kurang berminat, bisa kita jual kepada negara-negara lain, dan ada minat untuk menyelesaikan proyek N-2130 tersebut. Jadi, IPTN dilanjutkan, hanya tidak didukung oleh budget ataupun non-budgeter, juga kemudahan kredlt dalam negeri.

 Kemudian agar terjamin pelaksanaan semua itu, ada suatu pemikiran saya bersama Direktur Pelaksana IMF, Yang Mulia Camdessus. Beliau berpesan agar ada pejabat tinggi IMF yang diperbantukan pada saya. Karena itu, saya bentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Moneter, yang akan saya pimpin sendiri. Yang duduk disitu adalah para anggota Dewan Moneter, dan yang bukan anggota Dewan Moneter yang saya putuskan adalah antara lain Ketua Bappenas, kemudian dari swasta adalah Perbanas dan Saudara Tanri Abeng. Saya menunjuk Bapak Widjojo sebagai sekretaris jenderal, yang mempunyai wewenang penuh untuk dapat mengkoordinir ataupun mengatur pelaksanaan tugas dengan baik, dan saya tunjuk Pak Bawazier sebagai wakil sekretaris jenderal, yang akan membantu Pak Widjojo. Nanti akan ada pejabat tinggi IMF yang akan selalu membantu saya menghubungkan antara saya dan Direktur Pelaksana IMF.

 Inilah hal penting untuk landasan langkah-langkah berikutnya di dalam melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati bersama. Tiga bulan sekali segala pelaksanaan ini akan kita tinjau. Jadi, mana yang perlu dipercepat, mana yang perlu diperlambat, juga yang ditinjau bersama dengan IMF. Dengan demikian, pelaksanaan mungkin akan lebih baik semuanya itu.”

 Demikian pernyataan langsung, atau juga bisa dibilang curhat, Presiden Soeharto di hadapan wartawan setelah menandatangani kesepakatan dengan IMF.

 (BERSAMBUNG)

Dapatkan berbagai buku bekas berkualitas di www.mocobuku.store mulai dari komik, novel, buku sastra, sejarah buku politik dan masih banyak lagi.

 PRESIDEN SOEHARTO AKHIRNYA TUNDUK SAMA IMF

Seperti dibahas di artikel sebelumnya, di masa krisis ekonomi ini Presiden Soeharto mengajukan APBN yang tidak realistis sehingga membuat IMF kecewa. Melihat kondisi yang semakin tak menentu ini, satu-satunya harapan Indonesia untuk mengatasi krisis hanya mengharapkan bantuan dari IMF. Harapannya, bantuan IMF ini dapat membantu memulihkan Indonesia dari krisis moneter yang semakin parah ini. Maka, pada tanggal 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani Nota Kesepakatan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan (MEEP) dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Michel Camdessus, di jalan Cendana, Jakarta Pusat. Dalam kesepakatan itu, terkandung 50 butir pernyataan yang harus dijalankan Pemerintah lndonesia yang meliputi bidang fiskal, bidang moneter, sektor perbankan, dan reformasi struktural.

BACA DULU : KRONOLOGI KRISIS MONETER TAHUN 1997 (BAG 3)

 Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang reformasi di berbagai bidang tersebut:

 Bidang Fiskal

1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) direvisi. Antara lain, defisit anggaran ditekan menjadi sekitar 1% dari produk domestik bruto. Dana investasi dan reboisasi yang semula merupakan anggaran non budgeten (non anggaran) juga akan dimasukkan ke RAPBN 1998/99.

2. Pengendalian inflasi sekitar 20%.

3. Menghapus subsidi bahan bakar minyak dan listrik. Untuk kenaikan bahan bakar minyak tanah dan solar, diusahakan agar tidak memberatkan rakyat.

4. Meningkatkan pajak alkohol dan tembakau, sehingga bisa menaikkan pendapatan sebesar 80% dari alkohol dan 10% dari tembakau. Bahan bakar gas akan dikenai pajak penjualan 5% dan pajak barang mewah juga ditingkatkan.

5. Menunda 12 proyek infrastruktur.

6. Tidak memberikan fasiIitas bea cukai dan kredit bagi proyek mobil nasional.

7. Dukungan anggaran dan non-anggaran kepada proyek Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dihentikan. Pendanaan proyek N-2130 dibuka untuk investasi asing dan perbankan.

8. Mencabut pembebasan pajak pertambahan nilai bagi perusahaan listrik swasta, perusahaan taksi, gula, kacang kedelai, peralatan mesin.

Terpaksa Presiden Soeharto harus 'manut' sama IMF.

Bidang Moneter

1. Bank Indonesia (BI) akan membatasi pertumbuhan uang yang beredar sampai 16%

2. BI akan diberi otonomi dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijaksanaan moneter. BI juga berwenang membuat tingkat bunga, termasuk menaikkan suku bunga sertifikat BI (SBI).

 Sektor Perbankan

1. Bank pembangunan daerah ditempatkan di bawah supervisi bank sentral.

2. Batas pemilikan swasta pada bank-bank pemerintah akan dihapuskan.

3. Memperketat peraturan perbankan, antara lain rasio kecukupan modal (CAR) dan persyaratan modal minimum akan dinaikkan.

4. Merevisi peraturan perbankan dan bank sentral, peraturan likuidasi, yang akan dibakukan.

5. Setiap bank harus mempublikasikan neraca keuangan yang sudah diaudit setiap tahun.

6. Menghapus pembatasan jumlah cabang bank-bank asing.

7. Mengurangi pembatasan pemilikan asing dalam bank-bank sudah masuk bursa. Rancangan peraturannya akan diajukan ke DPR.

8. Mengurangi pembatasan penyaluran kredit perbankan, terutama untuk koperasi dan pengusaha kecil.

 Reformasi Struktural

1. Monopoli Badan Urusan Logistik (Bulog) atas gandum, tepung terigu. dan bawang putih dlhapuskan.

2. Importir boleh menjual langsung ke pasar.

3. Mengurangi tarif impor sebesar 5% untuk produk kimia dan baja. Tarif makanan pertanian dan non-pertanian juga dikurangi sampai maksimal 5%.

4. Pajak ekspor kayu gelondongan, kayu gergajian, rotan, dan mineral akan dipotong hingga maksimum 10%.

5. Pembatasan ekspor, seperti kuota, akan dihapuskan, kecuali karena alasan keamanan dan kesehatan.

6. Terhitung 1 Februari 1998, pemerintah daerah dilarang membuat pembatasan perdagangan antar provinsi.

7. Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) akan dihapus.

8. Sebanyak 12 BUMN akan masuk bursa. Pemerintah akan menjadi pemegang saham minoritas, setelah menjual sebagian sahamnya ke swasta.

9. Pemerintah akan memperkenalkan program kerja bernuansa kemasyarakatan yang melibatkan orang-orang berpenghasilan rendah pedesaan dan perkotaan.

 (BERSAMBUNG)

 Dapatkan berbagai buku bekas berkualitas di www.mocobuku.store mulai dari komik, novel, buku sastra, sejarah buku politik dan masih banyak lagi.

BACA SELANJUTNYA : KRONOLOGI KRISIS MONETER TAHUN 1997 (BAG 4)

 RAPBN TERAKHIR ERA ORDE BARU YANG TIDAK REALISTIS

Sebelum membahas lebih lanjut, kita sedikit membahas apa itu RAPBN. Ini penting buat teman-teman yang belum tahu agar memahami artikel ini. Oke, RAPBN adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Jadi Indonesia di awal tahun sudah membuat rancangan anggaran, mulai berapa pendapatan yang akan diterima, dari mana saja pendapatannya hingga berapa uang yang akan dibelanjakan di tahun tersebut. Sudah paham garis besarnya, ya? Oke, kita lanjut dulu.

 Memasuki tahun 1998, Presiden Soeharto mengantarkan nota keuangan dan laporan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 1998/1999 di depan sidang pleno anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 Januari 1998. Dalam RAPBN itu, besar anggaran mencapai Rp 133,5 triliun. Tentunya, secara absolut ini mengalami kenaikan sebesar 32,1% dibandingkan dengan tahun lalu yang berjumlah Rp 101 triliun, tetapi secara riel menurun karena depresiasi rupiah. Pada RAPBN ini juga memproyeksikan pertumbuluhan adalah 4%, inflasi setahun 9%, dan nilai tukar dolar dipatok Rp 4.000,00 per dolar. Untuk pengeluaran rutin, subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberikan sebesar Rp 10,1 triliun.

BACA JUGA : KRONOLOGI KRISIS MONETER TAHUN 1997 (BAG 1)

 Melihat anggaran yang dicanangkan pernerintah ini, Soeharto benar-benar membuat blunder. IMF sangat kecewa karena memandang RAPBN itu tidak realistis. Apalagi, dolar dipatok dengan asumsi Rp 4.000,00 per dolar. Terlebih, masih ada subsidi bahan bakar minyak mencapai Rp 10,1 triliun. Isu yang merebak dari surat kabar Amerika Serikat, The Washington Post (7 Januari 1998), menganggap bahwa pemerintah Indonesia tidak serius melakukan reformasi ekonomi. Mungkin, hal ini akan menyebabkan IMF menghentikan pencairan bantuan dana tahap kedua sebesar USD 3 miliar yang rencananya diberikan pada pertengahan Maret 1998. Dalam majalah Business Week pun disinggung tentang RAPBN ini: sangat optimistik sekaligus tidak realistik. Konsekuensinya, dampak RAPBN ini makin menjatuhkan rupiah; rakayt memborong sembako; rumor tentang kelaparan dan kerusuhan mulai merayap ke rakyat; dunia internasional terperangah, dan IMF mulai kehilangan kesabaran.

BACA JUGA : KRONOLOGI KRISIS MONETER TAHUN 1997 (BAG 2)

 Maka, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengutus Menkeu AS Lawrence Summers ke Indonesia. Summers datang ke Cendana pada 13 Januari 1998. Sebelum kehadiran Summers, hadir pula Wakil Direktur Pelaksana IMF, Stanley Fischer, di Cendana. Namun, bertolak-belakang dengan harapan Summers, Soeharto malah memberi kuliah tentang "Indonesia 101" yang berisi suksesnya ia membawa Indonesia dari negara miskin menjadi sebuah pusat manufacturing. Soeharto justru tak mau berbicara tentang masalah yang dihadapinya. Summers kecewa sekali. Akhirnya, IMF mengubah strategi dengan memaksa Soeharto menyetujui sebagian besar dari butir-butir persetujuan serta memberlakukan tenggat waktu.

 Hal ini direalisasikan selanjutnya dengan bos IMF, Michel Camdessus. Soeharto harus mematuhi dan menandatangani letter of intent (memorandum pernyataan niat) yang berisi 50 butir pernyataan penting, terutama merevisi RAPBN 1998/99. Inilah yang mengganjal IMF selama ini, sebagaimana diungkapkan oleh Camdessus. Dana pinjaman tahap awal sebesar USD 3 miliar diberikan pada Nopember 1997. IMF belum melihat sejauh mana usaha pemerintah menggunakan dana tersebut.

Presiden Soeharto tidak berdaya di depan Bos IMF. Presiden Soeharto, mau tidak mau, harus menandatangani perjanjian ini agar bantuan IMF bisa dikucurkan pada 1998.

Melihat gejala yang semakin memburuk ini, selain Bill Clinton, sederet pimpinan negara sahabat berusaha memberi pengertian lewat telepon pada Soeharto, seperti Kanselir Jerman Helmut Kohl, Perdana Menteri Jepang Ryutaro Hashimoto, dan Perdana Menteri Australia John Howard. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong dan Perdana Menteri Malaysla Mahathir Mohammad menyempatkan diri datang menemui Presiden Soeharto.

 Memang, setelah dicanangkannya RAPBN 1998/99, ditambah isu dan tekanan dari luar negeri, perekonomian pun semakin runtuh. Rupiah terus anjlok ke angka Rp 8.600 per dolar. Dan memasuki pertengahan bulan Januari 1998, sudah memasuki batas tragis: anjlok mencapai Rp 11.000 per dolar. Kondisi ini semakin membuat masyarakat percaya bahwa rupiah sudah benar-benar mencapai titik terendah sepanjang sejarah Orde Baru.

 Sejak diumumkannya RAPBN ini, misalnya, di bursa saham di Jakarta, terjadi aksi jual di kalangan para investor, sehingga harga saham turun sebesar 2,08%. Padahal, menurut keterangan Jasso Winarno dari Sigan Research Institute, mereka menikmati kenaikan indeks yang cukup membesarkan hati sejak 17 Desember 1997, yakni sebesar 41,61 titik atau 11,28%. Reaksi negatif di pasar saham ini timbul karena cemas terhadap RAPBN 1998/99 sebesar Rp 133,5 triliun yang tak akan mampu mengentaskan ekonomi Indonesia dari kemelut moneter.

 Masalah RAPBN 98/99 ini sempat disorot secara tajam oleh pengamat ekonomi dan politik Faisal Basri. Kenaikan anggaran yang mencapai 32%, menurut Faisal, sangat tidak realistis di tengah krisis yang terjadi. Semua pos anggaran naik. Namun, ironisnya, anggaran bidang hukum dan pengawasan justru mengalami penurunan. Dua persoalan yang sungguhnya sangat penting malah menjadi tidak penting dalam RAPBN ini. Dalam pos penerimaan, beban yang harus disetor rakyat melalui pajak pertambahan nilai (PPN) naik hingga 13 persen. Artinya, rakyat harus membayar pajak yang sama dengan Liem Sioe Liong. Sementara itu, pajak untuk orang-orang kaya melalui pajak penghasilan (PPh) diturunkan.

 Konyolnya, menurut Faisal, pos pengeluaran belanja barang dalam negeri mengalami kenaikan hingga 18 persen. lni sama sekali tidak mencerminkan penghematan. Jangan-jangan, kenaikan itu digunakan untuk membeli mobil Timor. Ia pun menyinggung soal rencana pemerintah yang akan melakukan reformasi ekonomi dan restrukturisasi sejak dulu serta juga apa yang diucapkan Pak Harto dalam RAPBN. Tetapi, semuanya itu tidak pernah menjadi kenyataan.

 Permasalahan yang terjadi tahun 1997 ini menurut pandangan Prof. Sumitro Djajahadikusumo pada pers, bukan lagi menyangkut moneter, bukan pula berkaitan dengan ekonomi masyarakat semata-mata, melainkan sudah berkaitan dengan krisis kepercayaan yang menghinggapi seluruh kehidupan masyarakat. Untuk itu, penanggulangan krisis kepercayaan serupa ini sudah menyangkut good governance yang mutlak harus mencakup transparansi, kepastian hukum, dan sosial kontrol yang efektif.

 (BERSAMBUNG)

 Dapatkan berbagai buku bekas berkualitas di www.mocobuku.store mulai dari komik, novel, buku sastra, sejarah buku politik dan masih banyak lagi.

BACA SELANJUTNYA : KRONOLOGI KRISIS MONETER TAHUN 1997 (BAG 4)

 Tahun Paling Suram Moneter Indonesia

Dilihat dari keseluruhan peristiwa, perekonomian selama tahun 1997 ini benar-benar merupakan pukulan berat bagi bangsa Indonesia. Terlebih lagl, musim kernarau, paceklik, dan kebakaran hutan berkepanjangan. Terjadi kerusuhan dan tragedi-tragedi lainnya. Indonesia benar-benar telah memasuki era paling suram dalam perekonomiannya. Hal ini disadari oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar’ie Muhammad, ketika berbicara di Asia Society Conference di New York, pada bulan Desember 1997. Ia menilai bahwa faktor-faktor pemicu krisis ekonomi ini disebabkan oleh krisis kepercayaan, tidak konsistennya kebijakan, kurang konsistennya reformasi ekonomi, kurangnya transparansi, rentannya sektor keuangan, utang luar negeri membesar, lemahnya fundamentaI ekonomi perusahaan, lemahnya kepercayaan dalam negeri, pengaruh globalisasi, dominasi kekuatan pasar, dan kecemasan para investor.

Sementara itu, Kwik Kian Gie menilai bahwa sisi lain penyebab krisis ini adalah soal modal asing. Itu sudah berlangsung sejak Orde Baru berdiri. Hidup kita bergantung pada pemasukan aliran modal asing. Kendati kita mengalami defisit transaksi berjalan, kita masih terus bersyukur bahwa modal asing masih mengalir masuk. Tetapi, sekarang, seandainya dari utang swasta itu diambil alih asetnya oleh kreditor asing, itu artinya perusahaan swasta beralih ke tangan a sing. Jadi, kita tidak perlu berteriak soal kolonisasi. Kita sendin yang mengundang modal asing masuk. Kwik menambahkan, utang swasta yang mencapai US$ 65 miliar ini sulit dilacak, apalagi masuknya melalui beragam cara.

 Tahun 1997 ini memang benar-benar tahun sangat rumit yang dihadapi pemerintah Orde Baru. Krisis moneter yang menerpa bangsa Indonesia ini mulai diisi dengan peristiwa-peristiwa kerusuhan di beberapa daerah. Karena itu, Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Wisconsin, Amerika Serikat, Donald K. Emmerson, menilai bahwa krisis 1997 ini terjadi disertai dengan ketidakpastian politik, khususnya suksesi. Karena hal terakhir inilah kepercayaan pada rupiah dan bursa saham belum tentu akan tumbuh kembali selama stabilitas dan keseimbangan politik Orde Baru masih terus dipertanyakan. Krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia bersumber pada dari masalah politik, yakni corak otoriter sistem pemerintahan Orde Baru. Umumnya, menurut Donald, di mata kaum pengamat Amerika, demokrasi mau tak mau harus dijadikan prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi.

 Kemudian, ilmuwan politik asal Australia, Andrew Macintyre menilai apa yang dikatakan Donald tentang demokratisasi sebagai sebuah jawaban, Andrew menolaknya. Hal ini dapat dilihat dari kasus Thalland. Demokrasi tak memberikan jalan keluar yang ampuh bagi penyelesaian krisis. Yang lebih penting lagi, proses transformasi politik tak terjadi dalam semalam.

 Jika Indonesia ingin memiliki pemerintahan yang demokratis, beberapa hal mendasar harus diubah. Selain itu, hubungan antara berbagai lembaga utama seperti presiden, parlemen, ABRI, dan Golkar, juga harus direformasi.

Rakyat berebut membeli sembako yang sudah mulai menghilang.

Semua perubahan ini, menurutnya, bukanlah hal yang mudah. Dalam perumusannya, para wakil rakyat harus terlibat. Demokrasi tak bisa diputuskan hanya oleh segelintir elite di Jakarta. Semua aktor yang mewakili golongan penting harus ikut berpartisipasi dalam proses transformasi politik ini.

 Jadi, menurutnya, demokratisasi bukanlah sebuah proses yang sederhana. Dalam membuat kerangka konstitusi yang baru, misalnya, dIbutuhkan waktu yang cukup panjang dan perdebatan yang bertele-tele. Dalam jangka pendek, semuanya ini akan menciptakan ketidakpastian. Karena itu, demokratisasi politik bukanlah sebuah langkah yang tepat di tengah-tengah krisis ekonomi seperti ini. Yang paling dibutuhkan Indonesia adalah pemerintahan yang stabil dan terpercaya (credible). Tanpa hal ini, baik investor maupun rakyat pada umumnya tak akan lagi percaya kepada pemerintah. Tanpa kepercayaaan ini, pemerintah tak mungkin melakukan stabilisasi ekonomi.

 Prof Dr. Emil Salim juga mempunyai pendapat yang senada. Faktor politik domestiklah yang memberi beban begitu berat terhadap krisis ini, sehingga respon di sektor bisnis jadi terganggu. Emil memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi krisis ekonomi ini: Pertama, harus ada kebijakan makro bagaimana agar perbankan mendorong usaha pembangunan. Kedua, juga harus ada kebijakan mikro agar perusahaan itu efektif, efisien, dan produktif. Ketiga, diusahakan agar struktur dan mekanisme pasar (market) dibebaskan dari semua hambatan monopoli, masalah domestik dan masalah yang macam-macam itu. Keempat, diupayakan agar seluruh kesatuan dari pemerintahan pusat, daerah, dan masyarakat diajak untuk menghadapi gejolak ini.

 Gejala yang memburuk ini sebenarnya jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Di Indonesia sudah terjadi kesenjangan antara keadaan dan kebijakan ekonomi makro di satu pihak  dan perimbangan di bidang mikro di pihak lain, termasuk sektor perbankan.

 Sumitro menguraikan bahwa kebijakan makro yang berkisar pada pengelolaan permintaan agregatif dapat dikatakan sudah tepat. Sebaliknya, secara mikro, dalam tubuh ekonomi nasional sejak beberapa tahun lalu telah melekat serangkaian penyakit berupa berbagai distorsi ekonomi yang bersifat proteksi yang berlebihan, pungli-pungli yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, monopoli yang merugikan ekonomi rakyat, kolusi, korupsi, dan sebagainya.

 Untuk menanggulangi kondisi yang mulai memburuk ini akibat dampak krisis yang terjadi di berbagai negara di Asia, Sumitro menganjurkan agar  dlikasanakan secara konsisten dan konsekuen reformasi, deregulasi, dan penyesuaian struktural di sektor keuangan moneter dan terutama di sektor riel. Kalau itu dilaksanakan, dalam dua hingga tiga tahun mendatang, ekonomi kita dipulihkan ke jurusan yang lebih baik.

 Bagaimana sikap pemerintah menghadapi permasalahan krisis yang sudah kronis ini? Justru, menurut Direktur Pusat Studi dan Khasanah Ilmu-ilmu Islam, Alumnus Vienna University of Technology Austria, Fahmi Amhar, di tangah dari ekspor menurun, sementara bunga utang harus terus dibayar, utang baru justru terus diupayakan. Maka, tahun 1997, utang totaI mencapai USD 143 miliar ditambah lagi dengan kondisi sikap pemerintah yang telah mentradisi: menunda-nunda dalam berpikir, maupun bertindak. Jangankan dapat menyiapkanan strategi untuk mengatasi utang, untuk membicarakannya pun selama ini menjadi tabu. Orang justru cenderung mempertahankan “tradisi dan status punya utang," karena yang demikian itu dianggap sebagai orang yang berani, kredibel, dan bisa dipercaya.

 Namun, fakta di pasar uang internasional berbicara lain. Sementara itu, kondisi masa depan politik yang tidak pasti memnbuat gerah pelaku bisnis asing yang punya tagihan utang di Indonesia. Maka, permintaan dolar atau penawaran rupiah untuk membayar tagihan pun naik. Dan karena lebih banyak penawaran daripada kesediaan orang membelinya, maka kurs rupiah terhadap dolar pun anjlok. Keadaan ini diperparah lagi oleh spekulan valas yang menahan dolar atau mengenakan bunga tinggi bagi peminjamnya. Otomatis, nilai rupiah terjun bebas.

 Demikianlah, tahun 1997 merupakan tahun yang sangat memprihatinkan sepanjang pemerintahan Orde Baru. Tahun penutup Pelita keenam ini benar-benar memporak-porandakan pembangunan yang telah dirintis selama 30 tahun lebih. Di tahun 1997, kita memasuki masa paling suram dalam perekonomian lndonesia.

 (BERSAMBUNG)

 Dapatkan berbagai buku bekas berkualitas di www.mocobuku.store mulai dari komik, novel, buku sastra, sejarah buku politik dan masih banyak lagi.

BACA JUGA : KRONOLOGI KRISIS MONETER TAHUN 1997 (BAG 3)