KRONOLOGI KRISIS MONETER TAHUN 1997 (BAG 5)

 CURHAT PRESIDEN SOEHARTO SETELAH TUNDUK DENGAN IMF

Setelah penandatangan MOU antara IMF dengan Presiden Soeharto di kediamannya di Cendana, Pak Harto mengumpulkan para wartawan di ruangan yang biasanya tempat keluarga besar berkumpul. Ini di luar kebiasaan Pak Harto. Pak Harto sepertinya ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa kepada wartawan. ‘Curhat’ ini adalah hal yang akan mempengaruhi perjalanan Indonesia berikutnya. Generasi selanjutnya akan bisa ‘melihat’ apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana sebenarnya IMF dan Soeharto saat itu.

 Berikut ini curhat Presiden Soeharto secara lengkap;

 "Hari ini saya tandatangani surat dari Direktur Pelaksana IMF mengenai memorandum pelaksanaan kebijaksanaan di bidang ekonomi dan moneter yang akan dilakukan oleh Indonesia dengan bantuan IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB). Ada 50 butir isi memorandum tersebut. Satu per satu tidak perlu saya singgung, tetapi pada garis besarnya di bidang apa reformasi itu harus dilakukan maupun akan dilakukan dalam waktu singkat.

 Pertama, RAPBN yang telah saya sampaikan kepada DPR. Saya menyatakan, RAPBN itu belum final, karena masih akan dibahas dengan DPR. Bahkan, kalau memang terjadi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, DPR bisa menolak RAPBN. Dan kalau menolak, baik pemerintah maupun saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, sesuai dengan konstitusi, kecuali kembali pada UU APBN tahun lampau.

 Kemudian dinilai tidak hanya oleh IMF, tetapi juga dunia pada umumnya bahwa RAPBN yang diajukan kepada DPR itu tidak menunjukkan keprihatinan Indonesia, bahkan merupakan RAPBN yang sedikit ambisius. Saya terima penilaian itu. Masalahnya, ukuran dari dunla itu lain dengan kita. Perbedaan itu, antara lain, soal pertumbuhan yang saya cantumkan dalam RAPBN 4%, namun pandangan dunia barangkali lebih baik rendah, yaitu 0%.

 Kemudian inflasi saya cantumkan 9%, tetapi dunia menilai yang tepat barangkali 20%. Kurs dolar terhadap rupiah yang saya cantumkan dalam RAPBN Rp 4.000, tetapi dari pandangan di luar akan lebih baik Rp 5.000. Di samping itu, yang tadinya memberikan saran sebaiknya bisa memiliki tabungan surplus APBN 1% dari GDP, setelah melihat keseluruhannya, tidak perlu dikejar tetapi lebih baik mengalami defisit anggaran.

 Sedangkan mengenai subsidi masih dicantumkan Rp 10 trilyun untuk minyak (BBM). Namun, subsidi itu suatu waktu harus dicabut. Ini berarti akan ada kenaikan harga BBM. Maka untuk menyehatkan ekonomi, sebaiknya subsidi itu dihilangkan sehingga bisa untuk membiayai proyek-proyek yang sungat penting. Kita memang sudah mengira dan sudah memperhitungkan subsidi ini harus dihapus. Kalau tidak, maka rakyat akan mebeli bahan bakar dengan mudah dan akan boros.

 Sementara itu, pemerintah sudah menyiapkan alternatif lain, yaitu briket batu bara yang lebih murah dan tersedia. Kalau kita tetap mempertahankan RAPBN dengan subsidi, tentu harga BBM di Indonesia leblh murah dibanding dengan harga di negara tetangga. Ini akan bisa diselundupkan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan. Dengan dasar pertimbangan itu, apa lagi dengan keadaan seperti ini, maka subsidi memang sudah direncanakan untuk dihilangkan.

 Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara IMF dan Indonesia soal subsidi di RAPBN. Hanya masalahnya adalah timing-nya kapan. Karena saat ini kita menghadapi keadaan yang sulit juga saat-saat di mana rakyat Indonesia memerlukan perhatian pengeluaran kebutuhan hidup, apakah waktu Natal, Tahun Baru, Puasa, Lebaran. Ini tentu menjadikan satu pertimbangan sendiri. Sebab, konsekuensinya akan ada kenaikan biaya transpor, juga kenaikan listrik. Pemerintah memperhatikan dan keadaan ini sebenarnya untuk kepentingan rakyat.

 Lantas yang kedua mengenai perbankan, memang lemah dan kita sedang memperbaiki, mulai dari bank sentral sampai bank pemerintah dan bank swasta. Kita ingin menyehatkan bank-bank pemerintah dengan mengadakan merger sehingga ada tiga bank nanti. Yang pertama adalah BNI tidak ada perubahan, BRI juga tidak ada perubahan. Kemudian empat bank ialah Exlm, BDN, Bapindo, BBD. Itu di-merger-kan supaya cepat pulih.

 Sedangkan BTN tidak digabungkan karena merupakan satu sendiri di bawah BNI, anak perusahaan BNI. Sebab BTN punya tugas khusus untuk memberikan KPR (kredit pemilikan rumah) untuk RS (rumah sederhana) dan RSS (rumah sangat sederhana). Kemudian ada PT sebagai penjual jasa yang akan membantu bank-bank yang merger tadi untuk menyelesaikan utang-utang macet dari bank-bank tersebut. Diharapkan bank swasta pun melakukan merger dan telah diambil suatu langkah agar supaya tidak ada lagi likuidasi, akan tetapi mereka harus betul-betul memenuhi persyaratan sebagai bank.

 Ada satu haI yang prinsipil dari perbankan. Kita masih menganut tight money policy, tapi kita juga harus memperhatikan akan kebutuhan likuiditas bank, khususnya bank-bank yang melayani perusahaan kecil, rnenengah, dan koperasi serta perusahaan eksportir. Ini dengan sendirinya rnembutuhkan dana. Karena itu, dalam waktu singkat, kalau tidak salah ADB atau Bank Dunia akan menyalurkan USD 1 miliar, yang kemudian diserahkan kepada BI dan dananya untuk membeli rupiah. Dengan sendirinya rupiah nanti akan digunakan sebagai modal bank-bank yang ditugasi untuk memperlancar kredit pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Kalau perlu, diberi bunga yang lebih ringan dengan subsidi bank sentral.

 Yang juga diperhatikan supaya kepercayaan masyarakat pulih, maka deposan-deposan agar ada jaminan, terutamaa deposan kecil. Agar kalau nanti banknya collaps, uangnya aman. Supaya nasabah terjamin, kalau perlu diadakan asuransi deposito, sehingga kalau depositonya menghadapi kesulitan, maka asuransi itulah yang akan membayarnya. Mudah-mudahan ini akan menaikkan kepercayaan rakyat untuk menyimpan uangnya, daripada digunakan membeli dolar, disimpan di bawah bantal, atau dibawa ke Singapura.

Kemudian, dalam rangka liberalisasi perdagangan, monopoli harus dihapus. Gula, tepung terigu, kedelai, yang tadinya ditugaskan Bulog untuk mengendalikan harga, dibebaskan. Tinggal beras yang tetap di Bulog. Ini untuk melindungi rakyat sebagai produsen dan kansumen. Termasuk BPPC yang sebenarnya bukan monopoli tapI membantu KUD-KUD dalam rangka menguasai stok.

 Mengenai pemberhentian proyek, yang belum dikerjakan sebetulnya masih banyak. Apalagi proyek yang sudah dilaksanakan tapi belum ada dananya, dengan sendirinya mudah untuk ditangguhkan, termasuk proyek listrik di Tanjung Jati A, B, dan C.

 Soal mobil nasional (mobnas) akhirnya keseluruhannya tetap dilanjutkan, hanya segala fasilitas, baik mengenai pajak maupun bea masuk dan kemudahan kredit, tidak diberi lagi. Artinya, sama dengan mobil-mobil lainnya. Karena itu, ditegaskan, apa pun yang menjadi keputusan WTO, Indonesia harus menerima dan melaksanakan semuanya itu.

 Mengenai Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), saya jelaskan, Indonesia membangun industri pesawat terbang, karena sebagal negara kepulauan maka membutuhkan angkutan. Karena itu, harus melepaskan ketergantungan. Pesawat terbang yang diperlukan di sini bukan pesawat terbang yang berbadan lebar, cukup yang sedang, medium, dan lebih kecil, bisa mendarat di pulau-pulau. Dan ternyata IPTN telah mempunyai beberapa program, diantaranya program CASA dengan assembling, sudah dihapuskan, dan yang kedua adalah program CN-235.

 

Proyek CN 2130 kebanggaan Indonesia terpaksa harus berhenti atas permintaan IMF.

Ternyata itu dapat pasaran. Jadi, CN-235 itu banyak negara yang membeli, Emirat Arab, Thailand, lewat counter purchase dengan ketan, yang dulu dapat kritik. Wong teknologi canggih kok ditukarkan dengan beras ketan. Sebetulnya bukan ketannya, tapi dolarnya, yang kita gunakan untuk mengikat supaya bisa membayar pesawat tersebut.

 Malaysia dan Brunei telah menggunakan. Bahkan sekarang sedang menghadapi tender Australia untuk kebutuhan pangkalan bersenjatanya. Jadi, sudah menjadi suatu kenyataan, proyek tersebut telah berjalan, bisa mendukung ekspor. Ekspor pesawat terbang menghasiIkan devisa. Satu pesawat terbang harganya sekitar USD 8,5 juta. Setidaknya sepertiga dari devisa akan nongkrong di lndonesla, karena yang dua pertiga untuk bahan-bahan mesin.

 Kemudian Proyek N-250. Kita bangga bisa terbang, bisa ikut pula pameran dirgantara di Prancis. Pesawat tersebut saat tender di Amerika telah menyisihkan delapan saingannya, dan sekarang ini pula memperoleh pesanan dari satu perusahaan penerbangan di Amerika untuk digunakan rnengirim pos dari kota ke kota. Mereka pesan 150 buah N-250, Jadi, ini sudah kenyataan, dan kalau kemudian di-cancel, wong sudah menjadi kenyataan kok kemudian di-cancel. Apalagi ekspor satu pesawat terbang itu sama dengan ekspor 3.000 kendaraan. Karena itulah apa yang telah kita capai bukan mubazir, justru membuktikan bahwa IPTN telah mengekspor. Hanya sekarang mengenai proyek terakhir, ialah proyek N-2130. Kita memasuki pesawat jet yang didesain, dan ini memang sejak semula demi kebanggaan negara dan bangsa. Sudah kita putuskan, mari rakyat gotong royong untuk membeli, dan kalau memang butuh modaI USD 2 miliar, maka dengan penduduk 200 juta kan hanya USD 10 per orang. Oleh karena itu, diurus oleh PT sendiri. Kalau rakyat kurang berminat, bisa kita jual kepada negara-negara lain, dan ada minat untuk menyelesaikan proyek N-2130 tersebut. Jadi, IPTN dilanjutkan, hanya tidak didukung oleh budget ataupun non-budgeter, juga kemudahan kredlt dalam negeri.

 Kemudian agar terjamin pelaksanaan semua itu, ada suatu pemikiran saya bersama Direktur Pelaksana IMF, Yang Mulia Camdessus. Beliau berpesan agar ada pejabat tinggi IMF yang diperbantukan pada saya. Karena itu, saya bentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Moneter, yang akan saya pimpin sendiri. Yang duduk disitu adalah para anggota Dewan Moneter, dan yang bukan anggota Dewan Moneter yang saya putuskan adalah antara lain Ketua Bappenas, kemudian dari swasta adalah Perbanas dan Saudara Tanri Abeng. Saya menunjuk Bapak Widjojo sebagai sekretaris jenderal, yang mempunyai wewenang penuh untuk dapat mengkoordinir ataupun mengatur pelaksanaan tugas dengan baik, dan saya tunjuk Pak Bawazier sebagai wakil sekretaris jenderal, yang akan membantu Pak Widjojo. Nanti akan ada pejabat tinggi IMF yang akan selalu membantu saya menghubungkan antara saya dan Direktur Pelaksana IMF.

 Inilah hal penting untuk landasan langkah-langkah berikutnya di dalam melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati bersama. Tiga bulan sekali segala pelaksanaan ini akan kita tinjau. Jadi, mana yang perlu dipercepat, mana yang perlu diperlambat, juga yang ditinjau bersama dengan IMF. Dengan demikian, pelaksanaan mungkin akan lebih baik semuanya itu.”

 Demikian pernyataan langsung, atau juga bisa dibilang curhat, Presiden Soeharto di hadapan wartawan setelah menandatangani kesepakatan dengan IMF.

 (BERSAMBUNG)

 

Dapatkan berbagai buku bekas berkualitas di www.mocobuku.store mulai dari komik, novel, buku sastra, sejarah buku politik dan masih banyak lagi.