CURHAT PRESIDEN SOEHARTO SETELAH
TUNDUK DENGAN IMF
Setelah
penandatangan MOU antara IMF dengan
Presiden Soeharto di kediamannya di Cendana, Pak Harto mengumpulkan para wartawan di ruangan
yang biasanya tempat keluarga besar berkumpul. Ini di luar kebiasaan Pak Harto.
Pak Harto sepertinya ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa kepada
wartawan. ‘Curhat’ ini adalah hal yang akan mempengaruhi perjalanan Indonesia
berikutnya. Generasi selanjutnya akan bisa ‘melihat’ apa yang sebenarnya
terjadi, dan bagaimana sebenarnya IMF dan Soeharto saat itu.
Berikut ini curhat Presiden Soeharto
secara lengkap;
"Hari ini saya tandatangani surat
dari Direktur Pelaksana IMF mengenai memorandum pelaksanaan kebijaksanaan di bidang
ekonomi dan moneter yang akan dilakukan oleh Indonesia dengan bantuan IMF, Bank Dunia, dan
Asian Development Bank (ADB). Ada
50 butir isi memorandum tersebut. Satu per satu tidak perlu saya singgung,
tetapi pada garis besarnya di bidang
apa reformasi itu harus dilakukan maupun akan dilakukan dalam waktu singkat.
Pertama, RAPBN yang telah saya sampaikan kepada DPR.
Saya menyatakan, RAPBN itu belum final,
karena masih akan
dibahas dengan DPR. Bahkan, kalau memang terjadi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, DPR bisa menolak RAPBN. Dan kalau
menolak, baik pemerintah maupun saya sendiri tidak bisa
berbuat apa-apa, sesuai dengan konstitusi, kecuali
kembali pada UU APBN tahun lampau.
Kemudian dinilai tidak hanya oleh IMF, tetapi juga
dunia pada umumnya
bahwa RAPBN yang diajukan
kepada DPR itu tidak menunjukkan keprihatinan Indonesia,
bahkan merupakan RAPBN yang sedikit ambisius. Saya terima penilaian itu. Masalahnya,
ukuran dari dunla itu lain dengan kita. Perbedaan itu, antara
lain, soal pertumbuhan yang saya cantumkan dalam RAPBN 4%, namun pandangan dunia barangkali lebih baik rendah, yaitu 0%.
Kemudian inflasi saya cantumkan 9%, tetapi dunia menilai yang tepat barangkali 20%.
Kurs dolar terhadap
rupiah yang saya cantumkan dalam RAPBN Rp 4.000, tetapi dari pandangan di luar akan lebih baik Rp 5.000. Di samping itu, yang tadinya memberikan saran
sebaiknya bisa memiliki
tabungan surplus APBN 1% dari GDP,
setelah melihat keseluruhannya,
tidak perlu dikejar
tetapi lebih baik mengalami defisit anggaran.
Sedangkan
mengenai subsidi masih
dicantumkan Rp 10
trilyun untuk minyak (BBM). Namun, subsidi itu suatu waktu harus dicabut. Ini berarti akan ada kenaikan
harga BBM. Maka untuk menyehatkan ekonomi, sebaiknya subsidi itu dihilangkan sehingga
bisa untuk membiayai proyek-proyek yang sungat penting. Kita memang sudah mengira dan
sudah memperhitungkan
subsidi ini harus dihapus. Kalau tidak, maka rakyat akan mebeli bahan bakar dengan mudah dan akan boros.
Sementara itu, pemerintah sudah menyiapkan
alternatif lain, yaitu briket batu bara yang lebih murah dan tersedia. Kalau kita tetap
mempertahankan RAPBN dengan
subsidi, tentu harga
BBM di Indonesia leblh
murah dibanding dengan harga di negara tetangga. Ini akan bisa
diselundupkan untuk
memperoleh keuntungan-keuntungan. Dengan dasar pertimbangan itu, apa lagi dengan keadaan
seperti ini, maka subsidi memang sudah direncanakan untuk dihilangkan.
Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara IMF dan Indonesia soal subsidi di RAPBN. Hanya
masalahnya adalah timing-nya kapan. Karena saat
ini kita menghadapi
keadaan yang sulit juga
saat-saat di mana rakyat Indonesia memerlukan perhatian pengeluaran kebutuhan hidup, apakah waktu
Natal, Tahun Baru, Puasa, Lebaran. Ini tentu menjadikan satu pertimbangan sendiri. Sebab, konsekuensinya
akan ada kenaikan biaya
transpor, juga
kenaikan listrik. Pemerintah memperhatikan dan keadaan
ini sebenarnya untuk kepentingan rakyat.
Lantas yang kedua mengenai perbankan, memang lemah dan kita sedang memperbaiki, mulai dari bank
sentral sampai bank
pemerintah dan bank swasta. Kita ingin menyehatkan bank-bank pemerintah dengan mengadakan merger sehingga
ada tiga bank nanti. Yang
pertama adalah BNI tidak ada perubahan, BRI juga tidak ada perubahan. Kemudian empat bank ialah Exlm, BDN,
Bapindo, BBD. Itu di-merger-kan supaya cepat pulih.
Sedangkan BTN tidak digabungkan karena merupakan
satu sendiri di bawah BNI,
anak perusahaan BNI.
Sebab BTN punya tugas
khusus untuk memberikan
KPR (kredit pemilikan
rumah) untuk RS (rumah sederhana) dan RSS (rumah sangat sederhana). Kemudian ada PT
sebagai penjual jasa yang akan membantu bank-bank yang merger tadi untuk menyelesaikan utang-utang macet
dari bank-bank tersebut. Diharapkan bank swasta pun melakukan merger dan telah diambil suatu langkah agar supaya tidak ada lagi likuidasi, akan
tetapi mereka harus betul-betul memenuhi persyaratan sebagai bank.
Ada satu haI yang prinsipil dari perbankan. Kita masih
menganut tight money policy,
tapi kita juga harus memperhatikan akan kebutuhan likuiditas bank, khususnya bank-bank yang melayani perusahaan kecil, rnenengah, dan koperasi serta perusahaan eksportir. Ini dengan sendirinya rnembutuhkan dana. Karena itu, dalam waktu singkat, kalau tidak salah ADB atau Bank Dunia akan menyalurkan USD 1 miliar, yang kemudian diserahkan kepada
BI dan dananya untuk
membeli rupiah. Dengan sendirinya rupiah
nanti akan digunakan
sebagai modal bank-bank yang ditugasi untuk memperlancar kredit pengusaha
kecil, menengah, dan koperasi. Kalau perlu, diberi bunga yang lebih ringan dengan subsidi bank sentral.
Yang juga
diperhatikan supaya kepercayaan
masyarakat pulih, maka
deposan-deposan agar ada jaminan, terutamaa deposan kecil. Agar kalau nanti banknya collaps, uangnya aman.
Supaya nasabah terjamin, kalau perlu diadakan asuransi deposito,
sehingga kalau depositonya menghadapi kesulitan, maka asuransi itulah yang akan membayarnya. Mudah-mudahan ini akan menaikkan
kepercayaan rakyat untuk menyimpan
uangnya, daripada digunakan
membeli dolar, disimpan di bawah bantal, atau dibawa ke Singapura.
Kemudian, dalam rangka liberalisasi perdagangan, monopoli harus dihapus. Gula, tepung
terigu, kedelai, yang tadinya
ditugaskan Bulog untuk mengendalikan harga, dibebaskan. Tinggal beras yang tetap di Bulog. Ini untuk melindungi rakyat sebagai produsen dan kansumen. Termasuk
BPPC yang sebenarnya bukan monopoli tapI membantu KUD-KUD dalam
rangka menguasai stok.
Mengenai pemberhentian proyek, yang
belum dikerjakan sebetulnya
masih banyak. Apalagi proyek yang sudah
dilaksanakan tapi belum ada dananya, dengan sendirinya mudah untuk
ditangguhkan, termasuk
proyek listrik di Tanjung Jati
A, B, dan C.
Soal mobil
nasional (mobnas)
akhirnya keseluruhannya tetap dilanjutkan,
hanya segala fasilitas,
baik mengenai pajak maupun
bea masuk dan kemudahan
kredit, tidak diberi lagi. Artinya, sama dengan mobil-mobil lainnya. Karena itu, ditegaskan,
apa pun yang menjadi keputusan
WTO, Indonesia harus menerima dan melaksanakan semuanya itu.
Mengenai Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), saya jelaskan,
Indonesia membangun
industri pesawat terbang, karena sebagal negara kepulauan maka membutuhkan angkutan. Karena itu, harus melepaskan
ketergantungan. Pesawat terbang yang diperlukan di sini bukan
pesawat terbang yang berbadan lebar, cukup yang sedang, medium, dan lebih kecil, bisa mendarat di pulau-pulau. Dan
ternyata IPTN telah
mempunyai beberapa
program, diantaranya
program CASA dengan assembling, sudah dihapuskan, dan yang kedua adalah
program CN-235.
 |
| Proyek CN 2130 kebanggaan Indonesia terpaksa harus berhenti atas permintaan IMF. |
Ternyata itu dapat pasaran. Jadi, CN-235 itu banyak negara yang membeli, Emirat Arab, Thailand, lewat counter purchase dengan
ketan, yang dulu dapat kritik. Wong teknologi canggih kok ditukarkan dengan beras ketan. Sebetulnya bukan ketannya, tapi dolarnya, yang kita gunakan untuk
mengikat supaya bisa membayar pesawat
tersebut.
Malaysia dan Brunei telah menggunakan. Bahkan sekarang sedang menghadapi tender Australia
untuk kebutuhan pangkalan
bersenjatanya. Jadi, sudah menjadi suatu kenyataan, proyek tersebut telah berjalan, bisa mendukung ekspor. Ekspor pesawat terbang
menghasiIkan devisa.
Satu pesawat terbang harganya sekitar USD 8,5 juta. Setidaknya
sepertiga dari devisa akan nongkrong di lndonesla,
karena yang dua pertiga untuk bahan-bahan
mesin.
Kemudian Proyek
N-250. Kita bangga bisa terbang, bisa ikut pula pameran dirgantara di Prancis. Pesawat tersebut saat
tender di Amerika telah
menyisihkan delapan saingannya, dan sekarang ini pula memperoleh pesanan dari satu
perusahaan penerbangan di Amerika
untuk digunakan
rnengirim pos dari kota ke kota. Mereka pesan 150 buah N-250, Jadi, ini sudah kenyataan, dan kalau kemudian di-cancel, wong sudah menjadi kenyataan kok kemudian di-cancel.
Apalagi ekspor satu
pesawat terbang itu sama dengan ekspor 3.000 kendaraan. Karena itulah apa yang
telah kita capai bukan mubazir, justru membuktikan bahwa IPTN telah
mengekspor. Hanya sekarang
mengenai proyek terakhir, ialah proyek N-2130. Kita memasuki pesawat jet yang didesain, dan ini memang sejak semula demi kebanggaan negara dan bangsa. Sudah kita putuskan, mari rakyat gotong royong untuk membeli, dan kalau memang butuh
modaI USD 2 miliar, maka dengan penduduk 200 juta kan hanya USD 10 per orang. Oleh karena itu, diurus oleh PT
sendiri. Kalau rakyat kurang berminat, bisa kita jual kepada
negara-negara lain, dan
ada minat untuk menyelesaikan proyek N-2130 tersebut. Jadi, IPTN dilanjutkan, hanya tidak didukung oleh budget ataupun non-budgeter,
juga kemudahan kredlt
dalam negeri.
Kemudian agar terjamin pelaksanaan semua itu, ada suatu pemikiran saya bersama Direktur
Pelaksana IMF, Yang Mulia Camdessus. Beliau berpesan agar ada pejabat tinggi IMF yang diperbantukan pada saya. Karena itu, saya
bentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Moneter, yang akan
saya pimpin sendiri.
Yang duduk disitu adalah para
anggota Dewan Moneter, dan yang bukan anggota Dewan Moneter yang saya putuskan
adalah antara lain Ketua
Bappenas, kemudian dari swasta adalah Perbanas dan Saudara Tanri Abeng. Saya menunjuk Bapak Widjojo sebagai sekretaris jenderal, yang mempunyai wewenang penuh untuk dapat mengkoordinir ataupun mengatur pelaksanaan tugas
dengan baik, dan saya tunjuk Pak Bawazier sebagai wakil sekretaris jenderal, yang akan membantu Pak Widjojo. Nanti akan ada
pejabat tinggi IMF yang akan selalu membantu saya menghubungkan antara saya dan Direktur
Pelaksana IMF.
Inilah hal
penting untuk landasan
langkah-langkah
berikutnya di dalam melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati bersama. Tiga bulan
sekali segala pelaksanaan
ini akan kita tinjau.
Jadi, mana yang perlu
dipercepat, mana yang
perlu diperlambat, juga
yang ditinjau bersama dengan IMF. Dengan demikian, pelaksanaan mungkin akan lebih baik semuanya itu.”
Demikian pernyataan langsung, atau
juga bisa dibilang curhat, Presiden Soeharto di hadapan wartawan setelah
menandatangani kesepakatan dengan IMF.
(BERSAMBUNG)
Dapatkan berbagai buku bekas
berkualitas di www.mocobuku.store mulai dari komik, novel, buku sastra, sejarah
buku politik dan masih banyak lagi.
No comments: